Statement KP-PPBI merespon respresifitas aparat pada aksi nasional 28 januari 2010

Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia
( KP –PPBI )
==============================================================================
Jl.Tebet Timur Dalam VIII P/ No 16, Jakarta Selatan. Telp/Fax : 021 8298425
Email : kp.ppbi@gmail.com

Represifitas Aparat Kepolisian Memperteguh Kehendak Kami Untuk Menggantikan Rezim Neolib SBY-Boediono dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat.

Aksi perlawanan rakyat menuntut penggulingan rezim SBY-Boediono di berbagai kota pada hari ini (28/01/10), dihadapi aparatus kepolisian dengan tindakan-tinndakan represif, seperti yang terjadi di kota Palu, Pontianak, Cirebon, Banten, Makassar dan beberapa kota lainnya termasuk Jakarta—dimana beberapa anggota Front Oposisi Rakyat Indonesia, dari elemen Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia dan Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda, ditangkap dan hingga sekarang masih ditahan POLDA METRO JAYA--

Tindakan respresifitas aparat kepolisian ketika berhadapan dengan aksi perlawanan nasional 28 Januari 2010 in,i dimulai dari tindakan upaya pembubaran aksi hingga pemukulan dan penangkapan peserta demonstran.

Sebenarnya sebelum gerakan nasional perlawanan rakyat 28 januari 2010, Rezim SBY-Boediono sudah melakukan tindakan-tindakan represif untuk menggagalkan aksi nasional ini; Berbagai metode dilakukan, mulai dari mengitimidasi supir-supir yang akan disewa kendaraannya, mendatangi sekretariat-sekretariat organisasi pergerakan, tidak mau menerima surat pemberitahuan aksi, memblokir massa di berbagai titik, hingga memasang spanduk-spanduk yang pada intinya menakuti-nakuti rakyat seolah-olah yang akan melakukan aksi nasional pada tanggal 28 Januari 2010 adalah gerakan yang suka menyebar fitnah, anti perdamaian, tidak demokratis, dan hanya penuh dengan dendam.

Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (KP PPBI) yang juga terlibat dalam proses persiapan aksi perlawanan nasional 28 Januari 2010—dibeberapa kota KP PPBI tergabung dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia—juga mendapatkan intimidasi-intimidasi tersebut, antara lain sekretariat KP PPBI Bandung didatangi oleh aparatus polisi dan tentara, sekretariat KP PPBI Jakarta Utara juga didatangi aparatus tentara dan kepolisian, ancaman via sms dan telepon dari orang-orang tak dikenal pada pengurus-pengurus KP PPBI di berbagai kota, hingga penangkapan anggota KP PPBI dalam aksi Front Oposisi Rakyat Indonesia di depan Istana hari ini.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa ada sebagian gerakan yang memang bersinggungan dengan elit-elit politik tertentu, dengan motif-motif politik jangka pendek, dan hanya untuk kepentingan segelintir elit saja, namun sebagian besar lainnya justru adalah gerakan yang berangkat dari kesadaran sendiri, dari kenyataan obyektif bahwa selama Rezim SBY berkuasa, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia dan mempersempit ruang demokrasi bagi mayoritas rakyat Indonesia.

Salah satu gerakan yang tidak berhubungan dengan elit politik, adalah gerakan perlawanan rakyat yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), yang secara sadar menyatakan bahwa Rezim SBY-Boediono telah gagal, bukan hanya 100 hari ini saja, melainkan semenjak 5 tahun 100 hari yang lalu.

kebijakan Pro Modal dalam berbagai bentuk seperti liberalisasi investasi, liberalisasi perdagangan dan jasa, privitasisasi, pembuatan berbagai macam UU dan peraturan yang mempermudah penjarahan kekayaan alam dan kerusakan lingkungan, hingga berbagai UU dan peraturan yang semakin memperdalam eksploitasi terhadap rakyat Indonesia—upah murah maupun status kerja yang tidak pasti, melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing— dijalankan dan dibuat oleh Rezim SBY-Boediono, bahkan untuk lebih memuluskan jalan bagi kaum modal, di awal masa jabatannya, SBY-Boediono telah membuat National Summit—istilah yang tepat adalah Pertemuan Pengusaha dan Pemerintah—yang hasilnya menjadi acuan pembangunan 5 tahun kedepan.

Disisi lain Rezim SBY-Boediono juga melakukan upaya-upaya sistematis, untuk memperkecil ruang demokrasi, dari pembiaran terhadap penutupan dan pembakaran rumah ibadah, pembiaran aksi-aksi anarkis terhadap kelompok-kelompok keyakinan tertentu, pelarangan buku-buku, pembuatan perda-perda diksrimatif—terutama terhadap kaum perempuan—hingga melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang melakukan perlawanan.

Itulah yang melandasi, Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), dengan tegas menyatakan Rezim SBY-Boediono GAGAL, dan bukan hanya itu, karena ada fakta lain, bahwa seluruh kekuatan politik parlemen, dan juga elit-elit politik Indonesia, ternyata setali tiga uang dengan SBY-Boediono, yaitu sama-sama pro modal dan sama-sama anti demokrasi, sehingga Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) juga secara tegas menyatakan mereka juga telah GAGAL.

Dan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik, akhirnya Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) berkesimpulan, bahwa hanya rakyat Indonesialah yang bisa merubah Indonesia, hanya jika ada alat perjuangan yang mampu menyatukan kehendak perubahan rakyat Indonesia ini dari Sabang hingga Merauke. Maka, Front Oposisi Rakyat Indonesia berkendak untuk menyatukan energy rakyat, yang sekarang ini masih tercerai berai, dan masih belum bersatu.

Oleh karena itu, Komite Persiapan Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (KP PPBI), di tengah tekanan-tekanan aparatus keamanan, di tengah intimidasi yang makin gencar, menyatakan :

1. Tetap akan menjadi bagian dari Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), sejauh cita-cita dan garis perjuangan Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) sejalan dengan kepentingan dan kehendak mayoritas rakyat Indonesia

2. Menuntut pihak POLDA METRO JAYA untuk segera membebaskan anggota KP-PPBI dan KPOP (bagian dari Front Oposisi Rakyat Indonesia-Jabodetabek), yang masih ditahan oleh POLDA METRO JAYA, juga seluruh aktifis gerakan rakyat yang masih ditahan diberbagai daerah, baik karena aksi 28 januari 2010 maupun karena aksi-aksi perlawanan lainnya.

3. Bahwa aksi perlawanan nasional 28 Januari 2010 hanyalah awal dari sebuah pertempuran panjang melawan kekuasaan modal dan antek-anteknya, sehingga KP PPBI bersama dengan kelompok pergerakan rakyat lainnya, akan meneruskan perlawanan rakyat ini, hingga Rezim Pro Modal ini tumbang dan digantikan dengen Pemerintahan Persatuan Rakyat.

4. Tak ada alasan lagi, bagi organisasi-organisasi pergerakan yang bersih, yang bercita-cita perubahan sejati buat rakyat, untuk tidak bersatu lagi. Saat ini, adalah saat untuk membangun alat persatuan perjuangan secara nasional.

Lawan Rezim Pro Modal SBY-Boediono, Tinggalkan Elit Politik !
Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat !

Jakarta, 28 Januari 2010

Koordinator Umum


Sulaeman



Koordinator Divisi Penyatuan Politik



Budi Wardoyo