STATEMENT SOLIDARITAS KEPADA KAWAN - KAWAN BURUH ANGGOTA SATUAN PENGAMAN ( SATPAM ) SAPHIR SQUARE MALL YOGYAKARTA
PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA
Sekretariat DIY : JL. Laksda Adi Sucipto, Kledokan I Blok D No 19 A
Catur Tunggal, Depok, Sleman - Yogyakarta
Phone : 0274-489719, 08561169852 ( Daniel ), 081214099989 ( Eman )
Email : ppbidiy@gmail.com
PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA
Sekretariat DIY : JL. Laksda Adi Sucipto, Kledokan I Blok D No 19 A
Catur Tunggal, Depok, Sleman - Yogyakarta
Phone : 0274-489719, 08561169852 ( Daniel ), 081214099989 ( Eman )
Email : ppbidiy@gmail.com
Salam Perjuangan !!!
Salam Pembebasan Nasional !!!
Kami dengan tegas mengatakan bahwa rezim SBY – Boediono adalah dalang dari semua penderitaan rakyat Indonesia dengan kata lain bahwa rezim SBY – Boediono telah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia !!!
Semua kebijakan – kebijakan yang telah dibuatnya semata-mata hanya berpihak kepada investor asing dan tidak pernah memihak kepada rakyat miskin Indonesia semuanya.Masih terasa jelas di ingatan kita kebijakan kenaikan harga BBM dan bahan bakar gas telah tiga kali dibuat oleh rezim SBY-Boediono dengan alasan kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, sandang, transportasi dll. Indonesia adalah negara kaya dengan cadangan minyak yang amat sangat banyak seharusnya mampu terbebas dari dampak krisis monopoli perdagangan minyak dunia kalau pemerintahnya tidak menggadaikan sumber minyak dan energi lainya kepada investor - investor asing ( kapitalis ). Keberpihakan rezim SBY-Boediono terhadap investor asing semakin dipertegas dengan penyelenggaraan pertemuan National Summit 29 – 31 Oktober 2009 atau kita sebut pertemuan para pemilik modal untuk merumuskan strategi penyelamatan krisis global, perluasan pasar, monopoli dan penemuan titik sumber daya alam serta sumber tenaga kerja murah. Dari pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya kebebasan berinvestasi, kemudahan perdagangan melalui penghapusan tarif impor dan ekspor, sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik modal asing untuk menguasai lahan tanah, Jaminan keamanan modal asing dari gejolak rakyat progresif, dll. Tidak hanya itu saja, dengan alasan untuk menguatkan industri nasional, SBY – Boediono justru memberlakukan Asean China Free Trade Agrements ( ACFTA ) yang artinya pembebasan bea masuk untuk semua produk china ke indonesia. Bisa kita bayangkan produk – produk pertanian, garment dan hasil industri rumahan ( home industry ) indonesia akan hancur digilas oleh pasar raksasa pengusaha dari china dengan tingkat kualitas yang lebih baik dan harga yang tentunya jauh lebih murah ketimbang produk indonesia dan pasti industri nasional kita yang masih terpecah – pecah dengan tingkat teknologi yang masih rendah dan modal yang kecil akan mengalami kebangkrutan. Sudah jelas apa yang akan terjadi selanjutnya yaitu PHK massal. Pengusaha sudah pasti akan menekan ongkos produksi melalui upah rendah, buruh kontrak. Kemudian tenaga – tenaga kerja indonesia dengan mutu yang masih rendah dikarenakan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah pula akan semakin kehilangan posisi tawarnya dengan pengusaha. Maka tidak heran diperkirakan jumlah PHK mencapai 7,5 juta secara nasional. Dampak paling besar melanda industri tekstil dan 1,2 juta buruh terancam PHK, apalagi industri tekstil indonesia hanya menguasai 22% pasar tekstil indonesia. Angka pengangguran semakin meningkat, bahkan mencapai 40 juta jiwa dari jumlah angkatan kerja.
Salam Pembebasan Nasional !!!
Kami dengan tegas mengatakan bahwa rezim SBY – Boediono adalah dalang dari semua penderitaan rakyat Indonesia dengan kata lain bahwa rezim SBY – Boediono telah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia !!!
Semua kebijakan – kebijakan yang telah dibuatnya semata-mata hanya berpihak kepada investor asing dan tidak pernah memihak kepada rakyat miskin Indonesia semuanya.Masih terasa jelas di ingatan kita kebijakan kenaikan harga BBM dan bahan bakar gas telah tiga kali dibuat oleh rezim SBY-Boediono dengan alasan kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, sandang, transportasi dll. Indonesia adalah negara kaya dengan cadangan minyak yang amat sangat banyak seharusnya mampu terbebas dari dampak krisis monopoli perdagangan minyak dunia kalau pemerintahnya tidak menggadaikan sumber minyak dan energi lainya kepada investor - investor asing ( kapitalis ). Keberpihakan rezim SBY-Boediono terhadap investor asing semakin dipertegas dengan penyelenggaraan pertemuan National Summit 29 – 31 Oktober 2009 atau kita sebut pertemuan para pemilik modal untuk merumuskan strategi penyelamatan krisis global, perluasan pasar, monopoli dan penemuan titik sumber daya alam serta sumber tenaga kerja murah. Dari pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya kebebasan berinvestasi, kemudahan perdagangan melalui penghapusan tarif impor dan ekspor, sertifikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik modal asing untuk menguasai lahan tanah, Jaminan keamanan modal asing dari gejolak rakyat progresif, dll. Tidak hanya itu saja, dengan alasan untuk menguatkan industri nasional, SBY – Boediono justru memberlakukan Asean China Free Trade Agrements ( ACFTA ) yang artinya pembebasan bea masuk untuk semua produk china ke indonesia. Bisa kita bayangkan produk – produk pertanian, garment dan hasil industri rumahan ( home industry ) indonesia akan hancur digilas oleh pasar raksasa pengusaha dari china dengan tingkat kualitas yang lebih baik dan harga yang tentunya jauh lebih murah ketimbang produk indonesia dan pasti industri nasional kita yang masih terpecah – pecah dengan tingkat teknologi yang masih rendah dan modal yang kecil akan mengalami kebangkrutan. Sudah jelas apa yang akan terjadi selanjutnya yaitu PHK massal. Pengusaha sudah pasti akan menekan ongkos produksi melalui upah rendah, buruh kontrak. Kemudian tenaga – tenaga kerja indonesia dengan mutu yang masih rendah dikarenakan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah pula akan semakin kehilangan posisi tawarnya dengan pengusaha. Maka tidak heran diperkirakan jumlah PHK mencapai 7,5 juta secara nasional. Dampak paling besar melanda industri tekstil dan 1,2 juta buruh terancam PHK, apalagi industri tekstil indonesia hanya menguasai 22% pasar tekstil indonesia. Angka pengangguran semakin meningkat, bahkan mencapai 40 juta jiwa dari jumlah angkatan kerja.
Penderitaan rakyat miskin Indonesia tidak sampai disini saja, kebijakan rezim SBY – Boediono dalam menaikan tarif dasar listrik ( TDL ) sebesar 10 % dipastikan akan amat sangat menambah beban hidup rakyat Indonesia. Dampak kenaikan TDL ini dirasakan oleh semua kalangan. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi rakyat, indsutri baik kecil sampai yang besar menggunakan listrik, mall – mall bahkan rumah tangga semua tidak ada yang terlepas dari penggunaan energi listrik ini. Sudah jelas kenaikan TDL ini akan berdampak pada kenaikan harga – harga kebutuhan pokok rakyat.
Naiknya harga-harga kebutuhan pokok ini, apalagi menjelang puasa dan lebaran tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan/gaji/upah buruh dan rakyat miskin. UMP buruh di Jakarta per bulan Rp 1.118.009, di Jogjakarta sebesar Rp 745.694, UMK di Surabaya sebesar Rp 1.009.133, UMK Medan Rp 1.100.000. Apakah gaji tersebut seimbang dengan kenaikan harga-harga barang dipasar? Jawabnya tentu TIDAK!. bukan hanya kali ini kebijakan SBY-Budiono menyengsarakan rakyat miskin tetapi sejak SBY-Budiono bahkan periode sebelumnya program-program pencabutan subsidi terus berlangsung yang menyebabkan kenaikan harga BBM , pendidikan dan kesehatan. SEKARANG SEMUANYA SERBA MAHAL! Pencabutan subsidi adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan asing/modal internasional. Ini adalah cerminan bahwa pemerintahan SBY-Budiono, parlemen, elit-elit dan partai-partai politik hanyalah kaki tangan dari para pemodal asing ( kapitalis ). Tidak bisa lagi kita tinggal diam dan menerima kondisi ini. Anak-anak butuh gizi yang cukup untuk bisa berkembang dan menjadi cerdas, mereka butuh pendidikan yang berkualitas untuk menjadi manusia yang maju dan berkualitas. Dan hal ini tidak akan sanggup dipenuhi oleh pemerintahan SBY-Budiono maupun elit dan parpol yang ada sekarang, mereka sudah terbukti gagal mensejahterakan rakyat. Saatnya berkata tidak untuk kemiskinan dan penindasan. Saatnya untuk bergerak maju, melawan kemiskinan dan penindasan. Hanya dengan kekuatan kita sendiri –buruh, tani, kaum miskin perkotaan, mahasiswa dan dengan persatuan gerakan rakyat maka perlawanan bisa kita kobarkan dan menangkan.Maka tak henti-hentinya kami menyerukan Ayo Melawan, Ayo Bergorganisasi, agar rakyat miskin bisa punya pemerintahannya sendiri, menuju kehiodupan yang lebih sejahtera!!!
Maka menghadapi situasi di atas, solidaritas harus diberikan untuk teman teman anggota satuan pengamanan ( satpam ) saphir square mall Yogyakarta, yang pada hari selasa 31 Agustus 2010 melakukan aksi pemogokkan kerja dengan menutup mall saphir square dalam upaya mereka untuk menuntut haknya berupa gaji yang telah 1.5 bulan terakhir ini tidak di bayarkan oleh pihak manajemen mall saphir square dan juga tunjangan hari raya ( THR ) yang juga belum ada kejelasan kapan akan diberikan oleh pihak pengelola mall saphir square dan juga ikut bersolidaritas untuk semua kawan – kawan buruh lainya dalam dalam perjuangannya untuk menuntut hak – hak nya.
Maka, kami atas nama Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia ( PPBI DIY ) menyatakan:
1. Mendukung Langkah Pemogokan/Aksi Massa Oleh kawan – kawan buruh anggota satuan pengaman mall saphir square Yogyakarta, ( Sebagai Jalan Keluar Terhadap Persoalan Gaji dan tunjangan hari raya ) 2. Menuntut Pembayaran Gaji 1.5 Bulan yang belum di berikan oleh pihak manajemen saphir square mall.
3. Menuntut pembayaran tunjangan hari raya ( THR ).
3. Menuntut Kenaikan Gaji 100% atau Upah Layak bagi Buruh Sesuai KHL4. Jaminan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat 5. Jaminan Tunjangan Hari Tua 6. Tolak Pembayaran Pajak Secara Nasional (Karena Hanya Di Korupsi) 7. Batalkan kenaikan TDL dan kenaikan harga – harga kebutuhan pokok.
Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, solusi-solusi yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat, sebagai jalan keluar dari masalah-masalah mendasar di atas, adalah sebagai berikut:
1. Membangun Industri Nasional yang kuat dan mandiri di bawah kontrol rakyat, atau melakukan penataan ulang Industri Nasional kita. 2. Menasionalisasi (Ambil Alih) Industri Asing Dengan Prioritas Sektor Tambang (Minyak, Gas, Emas, dll)—Di Bawah Kontrol Rakyat 3. Tolak Pembayaran Utang Luar Negri Untuk Pembiayaan; Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis dan Massal Untuk Rakyat Miskin. 4. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat Mandiri Secara Nasional Sebagai Embrio Pemerintah Rakyat Miskin.
Yogyakarta, 1 September 2010
PJ. PPBI DIY
( Daniel Ariessandi )
Naiknya harga-harga kebutuhan pokok ini, apalagi menjelang puasa dan lebaran tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan/gaji/upah buruh dan rakyat miskin. UMP buruh di Jakarta per bulan Rp 1.118.009, di Jogjakarta sebesar Rp 745.694, UMK di Surabaya sebesar Rp 1.009.133, UMK Medan Rp 1.100.000. Apakah gaji tersebut seimbang dengan kenaikan harga-harga barang dipasar? Jawabnya tentu TIDAK!. bukan hanya kali ini kebijakan SBY-Budiono menyengsarakan rakyat miskin tetapi sejak SBY-Budiono bahkan periode sebelumnya program-program pencabutan subsidi terus berlangsung yang menyebabkan kenaikan harga BBM , pendidikan dan kesehatan. SEKARANG SEMUANYA SERBA MAHAL! Pencabutan subsidi adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan asing/modal internasional. Ini adalah cerminan bahwa pemerintahan SBY-Budiono, parlemen, elit-elit dan partai-partai politik hanyalah kaki tangan dari para pemodal asing ( kapitalis ). Tidak bisa lagi kita tinggal diam dan menerima kondisi ini. Anak-anak butuh gizi yang cukup untuk bisa berkembang dan menjadi cerdas, mereka butuh pendidikan yang berkualitas untuk menjadi manusia yang maju dan berkualitas. Dan hal ini tidak akan sanggup dipenuhi oleh pemerintahan SBY-Budiono maupun elit dan parpol yang ada sekarang, mereka sudah terbukti gagal mensejahterakan rakyat. Saatnya berkata tidak untuk kemiskinan dan penindasan. Saatnya untuk bergerak maju, melawan kemiskinan dan penindasan. Hanya dengan kekuatan kita sendiri –buruh, tani, kaum miskin perkotaan, mahasiswa dan dengan persatuan gerakan rakyat maka perlawanan bisa kita kobarkan dan menangkan.Maka tak henti-hentinya kami menyerukan Ayo Melawan, Ayo Bergorganisasi, agar rakyat miskin bisa punya pemerintahannya sendiri, menuju kehiodupan yang lebih sejahtera!!!
Maka menghadapi situasi di atas, solidaritas harus diberikan untuk teman teman anggota satuan pengamanan ( satpam ) saphir square mall Yogyakarta, yang pada hari selasa 31 Agustus 2010 melakukan aksi pemogokkan kerja dengan menutup mall saphir square dalam upaya mereka untuk menuntut haknya berupa gaji yang telah 1.5 bulan terakhir ini tidak di bayarkan oleh pihak manajemen mall saphir square dan juga tunjangan hari raya ( THR ) yang juga belum ada kejelasan kapan akan diberikan oleh pihak pengelola mall saphir square dan juga ikut bersolidaritas untuk semua kawan – kawan buruh lainya dalam dalam perjuangannya untuk menuntut hak – hak nya.
Maka, kami atas nama Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia ( PPBI DIY ) menyatakan:
1. Mendukung Langkah Pemogokan/Aksi Massa Oleh kawan – kawan buruh anggota satuan pengaman mall saphir square Yogyakarta, ( Sebagai Jalan Keluar Terhadap Persoalan Gaji dan tunjangan hari raya ) 2. Menuntut Pembayaran Gaji 1.5 Bulan yang belum di berikan oleh pihak manajemen saphir square mall.
3. Menuntut pembayaran tunjangan hari raya ( THR ).
3. Menuntut Kenaikan Gaji 100% atau Upah Layak bagi Buruh Sesuai KHL4. Jaminan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat 5. Jaminan Tunjangan Hari Tua 6. Tolak Pembayaran Pajak Secara Nasional (Karena Hanya Di Korupsi) 7. Batalkan kenaikan TDL dan kenaikan harga – harga kebutuhan pokok.
Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, solusi-solusi yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat, sebagai jalan keluar dari masalah-masalah mendasar di atas, adalah sebagai berikut:
1. Membangun Industri Nasional yang kuat dan mandiri di bawah kontrol rakyat, atau melakukan penataan ulang Industri Nasional kita. 2. Menasionalisasi (Ambil Alih) Industri Asing Dengan Prioritas Sektor Tambang (Minyak, Gas, Emas, dll)—Di Bawah Kontrol Rakyat 3. Tolak Pembayaran Utang Luar Negri Untuk Pembiayaan; Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis dan Massal Untuk Rakyat Miskin. 4. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat Mandiri Secara Nasional Sebagai Embrio Pemerintah Rakyat Miskin.
Yogyakarta, 1 September 2010
PJ. PPBI DIY
( Daniel Ariessandi )
|