KEKAYAAN ALAM DIGADAI, BURUH DAN RAKYAT TIDAK SEJAHTERA: MOGOK ADALAH JAWABAN
Sekber : Jl Tebet Timur III J, No 1 B-Jakarta Selatan. Telp/Fax : 021 83790384
Web Blog : kp-ppbi.blogspot.com| Email : kp.ppbi@gmail.com
Sekber : Jl Tebet Timur III J, No 1 B-Jakarta Selatan. Telp/Fax : 021 83790384
Web Blog : kp-ppbi.blogspot.com| Email : kp.ppbi@gmail.com
Masih baru dalam ingatan kita semua, pasca gerakan revolusioner dihancurkan pada tahun 1965, Pemerintah Orde Baru dengan segera mengesahkan UU Penanaman Modal asing Nomor 1 Tahun 1967 dan rangkaian undang-undang pendukung lainnya. Kehadiran PT Freeport di Papua merupakan langkah awal intervensi pemeritah AS saat Suharto naik tahta setelah membantai sekitar 3 juta rakyat Indonesia. Hingga kini, Freeport terus berjaya mengeskploitasi kekayaan alam rakyat Papua tersebut. Freeport menjadi tambang emas terkaya di dunia, namun paling murah dalam biaya operasionalnya. Gunung emas tersebut semenjak tahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu. Sementara para pejabat, kepolisian dan tentara terus menikmati remah-remah dari keuntungan PT. Freeport, karena memang Freeport McMoran sendiri telah mengaggarkan dana untuk menyuap para pejabat, kepolisian dan tentara untuk menjaga bisnis besar mereka di tanah Papua.
Di sisi lain, dalam perjanjian kontrak karya antara Indonesia dan PT. Freeport sebelumnya, Indonesia hanya menguasai 9,23% saham PT. Freeport dan Freeport menguasai 90,77% saham. Dari persentase ini saja sudah jelas, kemana larinya keuntungan maha dahsyat dari eksploitasi alam di Papua bukan ke rakyat Papua, bukan ke rakyat Indonesia tapi ke segelintir pemilik modal besar. Pemerintah Indonesia sendiri tidak berani merebut kekayaan alam tersebut untuk kepentingan rakyat Indonesia maupun Papua karena apabila ingin mensejahterakan rakyat, PT. Freeport lah tambang strategis utama yang harus dinasionalisasi. Tapi tentu saja pemerintah tidak memiliki keberanian yang demikian, remah-remah keuntungan dari Freeport McMoran untuk para penguasa dan pejabat sepertinya lebih menggiurkan bagi mereka.
Di sisi lain, dalam perjanjian kontrak karya antara Indonesia dan PT. Freeport sebelumnya, Indonesia hanya menguasai 9,23% saham PT. Freeport dan Freeport menguasai 90,77% saham. Dari persentase ini saja sudah jelas, kemana larinya keuntungan maha dahsyat dari eksploitasi alam di Papua bukan ke rakyat Papua, bukan ke rakyat Indonesia tapi ke segelintir pemilik modal besar. Pemerintah Indonesia sendiri tidak berani merebut kekayaan alam tersebut untuk kepentingan rakyat Indonesia maupun Papua karena apabila ingin mensejahterakan rakyat, PT. Freeport lah tambang strategis utama yang harus dinasionalisasi. Tapi tentu saja pemerintah tidak memiliki keberanian yang demikian, remah-remah keuntungan dari Freeport McMoran untuk para penguasa dan pejabat sepertinya lebih menggiurkan bagi mereka.
Namun, kebisuan dan kebungkaman atas penindasan tidak akan selamanya berlangsung. Sudah sekian lama rakyat Papua berjuang melawan eskploitasi, teror dan pembunuhan oleh para anjing penjaga modal. Kini buruh PT. Freeport mulai bergerak melakukan pemogokan menuntut kenaikan upah mereka. Wajar karena keuntungan PT. Freeport sebagai tambang emas terbesar di dunia tidaklah main-main. Total pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun 2004-2008 saja sudah mencapai US$ 17,893 miliar. Jika seluruh pengeluaran biaya operasi dan pajak yang dikeluarkan PT.Freeport diasumsikan 50% dari pendapatan, penerimaan bersih Freeport selama 2004-2008 adalah US$ US$ 8,946 miliar. Langkah pemogokan yang diambil oleh buruh PT. Freeport yang dimulai dari Tgl 15 September 2011 sendiri adalah lanjutan pemogokan sebelumnya di bulan Juli 2011 yang lalu. Buruh PT. Freeport menuntut kenaikan upah dari US$1,8 atau RP 15.000 per jam menjadi US$15 atau Rp 128.000.
Pemogokan buruh PT. Freeport ini merupakan lonceng peringatan bagi pemerintah Indonesia dan PT. Freeport bahwa perlawanan akan berlangsung sebagai hasil dari eksploitasi luar biasa yang mereka lakukan. Dengan pemogokan, penguasa dan pemilik modal dipaksa untuk mengerti bahwa tanpa kerja buruh, tidak akan ada kemajuan di Amerika Serikat, tidak akan ada barang yang bisa diproduksi. Di sisi lain, gerakan buruh sendiri sebaiknya menyambut perlawanan buruh di PT. Freeport sebagai pintu masuk untuk mulai menyatukan kekuatan buruh keseluruhan dan terutama buruh di perusahaan tambang yang strategis. Karena itu, kami dari PPBI (Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia) menyatakan:
1. Mendukung pemogokan buruh di PT. Freeport sebagai langkah untuk mewujudkan hak-hak buruh PT. Freeport
2. Menuntut pada PT. Freeport untuk segera memenuhi tuntutan buruh PT. Freeport
3. Mengecam PT. Freeport yang telah melakukan eskploitasi luar biasa di tanah Papua yang berakibat pada pemiskinan rakyat Papua, genocide terhadap rakyat Papua
4. Menuntut pada SBY-Budiono untuk menutup PT. Freeport dan Menasionalisasi pertambangan di Papua untuk kesejahteraan rakyat, terutama rakyat Papua di bawah kontrol rakyat.
5. Menyerukan pada seluruh gerakan buruh dan rakyat untuk bersatu dan bergerak memperjuangkan nasionalisasi industri-industri pertambangan di Indonesia di bawah kontrol rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemogokan buruh PT. Freeport ini merupakan lonceng peringatan bagi pemerintah Indonesia dan PT. Freeport bahwa perlawanan akan berlangsung sebagai hasil dari eksploitasi luar biasa yang mereka lakukan. Dengan pemogokan, penguasa dan pemilik modal dipaksa untuk mengerti bahwa tanpa kerja buruh, tidak akan ada kemajuan di Amerika Serikat, tidak akan ada barang yang bisa diproduksi. Di sisi lain, gerakan buruh sendiri sebaiknya menyambut perlawanan buruh di PT. Freeport sebagai pintu masuk untuk mulai menyatukan kekuatan buruh keseluruhan dan terutama buruh di perusahaan tambang yang strategis. Karena itu, kami dari PPBI (Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia) menyatakan:
1. Mendukung pemogokan buruh di PT. Freeport sebagai langkah untuk mewujudkan hak-hak buruh PT. Freeport
2. Menuntut pada PT. Freeport untuk segera memenuhi tuntutan buruh PT. Freeport
3. Mengecam PT. Freeport yang telah melakukan eskploitasi luar biasa di tanah Papua yang berakibat pada pemiskinan rakyat Papua, genocide terhadap rakyat Papua
4. Menuntut pada SBY-Budiono untuk menutup PT. Freeport dan Menasionalisasi pertambangan di Papua untuk kesejahteraan rakyat, terutama rakyat Papua di bawah kontrol rakyat.
5. Menyerukan pada seluruh gerakan buruh dan rakyat untuk bersatu dan bergerak memperjuangkan nasionalisasi industri-industri pertambangan di Indonesia di bawah kontrol rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Bersatu, Berkuasa, Bangun Industri Nasional Dibawah Kontrol Rakyat !
Tinggalkan Serikat Buruh Gadungan! Bangun Persatuan Gerakan Buruh Yang Progresif, Militan, Demokratik dan Mandiri !
Jakarta, 15 September 2011
Ketua Umum
Ata Bin Udi
Tinggalkan Serikat Buruh Gadungan! Bangun Persatuan Gerakan Buruh Yang Progresif, Militan, Demokratik dan Mandiri !
Jakarta, 15 September 2011
Ketua Umum
Ata Bin Udi
|