Buruh Ancam Duduki KBN Marunda
Selasa, 9 Desember 2008 | 14:50 WIB
Selasa, 9 Desember 2008 | 14:50 WIB
JAKARTA,KOMPAS.COM — Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta dan Aliansi Buruh Kawasan Berikat (ABK) mendatangi Gedung Balaikota, Jakarta Pusat. Buruh yang datang menggunakan puluhan bus Metromini dan kendaraan roda dua itu disambut puluhan aparat kepolisian yang bersiaga dengan dua kendaraan water canon.
Namun, mereka tetap melaksanakan aksinya dengan membawa atribut bendera, dan secara bergantian berorasi di atas mobil bak terbuka. Dengan meneriakkan yel-yel, "Hapus SKB 4 menteri, sekarang juga" dan "Naikkan UMP buruh Jakarta."
Koordinator aksi ABK dan SPN Jakarta, Halili mengatakan bahwa tuntutan kawan-kawannya masih sama, "Hapuskan SKB 4 Menteri dan naikkan upah minimum provinsi hingga Rp 1.314.000," terangnya. Menurutnya, UMP di Jakarta masih lebih rendah dibandingkan daerah lain. "Dengan Rp 1.069.000 jelas tidak mungkin bagi kami bisa hidup, berdasarkan hasil survei lapangan kami dan BPS, kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta jelas tidak mungkin dengan angka segitu. Maka kami berharap pemerintah bisa memerhatikan kami," jelasnya.
Namun, Halili yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua SPN Wilayah Jakarta sempat melontarkan ancaman kepada pemerintah apabila tidak segera memenuhi tuntutan mereka. "Kami akan duduki Kawasan Berikat Nasional. Bagi kami, dengan 26.000 anggota buruh tidak sulit untuk menutup kawasan yang menjadi tulang punggung nasional, biar pemerintah tahu rasa nanti," paparnya.
Aksi yang didominasi kaum perempuan ini sempat diwarnai dorong-dorongan dengan para aparat kepolisian. Namun, kejadian ini tidak berlangsung lama. Semua pihak bisa menenangkan massanya. Akhirnya 10 perwakilan diizinkan masuk untuk menemui Gubernur guna mendiskusikan tuntutan mereka.
Namun, mereka tetap melaksanakan aksinya dengan membawa atribut bendera, dan secara bergantian berorasi di atas mobil bak terbuka. Dengan meneriakkan yel-yel, "Hapus SKB 4 menteri, sekarang juga" dan "Naikkan UMP buruh Jakarta."
Koordinator aksi ABK dan SPN Jakarta, Halili mengatakan bahwa tuntutan kawan-kawannya masih sama, "Hapuskan SKB 4 Menteri dan naikkan upah minimum provinsi hingga Rp 1.314.000," terangnya. Menurutnya, UMP di Jakarta masih lebih rendah dibandingkan daerah lain. "Dengan Rp 1.069.000 jelas tidak mungkin bagi kami bisa hidup, berdasarkan hasil survei lapangan kami dan BPS, kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta jelas tidak mungkin dengan angka segitu. Maka kami berharap pemerintah bisa memerhatikan kami," jelasnya.
Namun, Halili yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua SPN Wilayah Jakarta sempat melontarkan ancaman kepada pemerintah apabila tidak segera memenuhi tuntutan mereka. "Kami akan duduki Kawasan Berikat Nasional. Bagi kami, dengan 26.000 anggota buruh tidak sulit untuk menutup kawasan yang menjadi tulang punggung nasional, biar pemerintah tahu rasa nanti," paparnya.
Aksi yang didominasi kaum perempuan ini sempat diwarnai dorong-dorongan dengan para aparat kepolisian. Namun, kejadian ini tidak berlangsung lama. Semua pihak bisa menenangkan massanya. Akhirnya 10 perwakilan diizinkan masuk untuk menemui Gubernur guna mendiskusikan tuntutan mereka.
|