BANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT TOLAK KENAIKAN HARGA TDL, NAIKKAN UPAH!

KOMITE PERSIAPAN PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA
(KP PPBI)
Jl. Tebet Timur Dalam VIII P/No 16, Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021 829 8425
Email : kp.ppbi@gmail.com, Web Blog : kp-ppbi.blogspot.com

BANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT, TOLAK KENAIKAN HARGA TDL, NAIKKAN UPAH!

Pada bulan depan, yakni Juli 2010, lagi-lagi Pemerintah SBY-Budiono akan mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat, yakni menaikkan harga TDL (Tarif Dasar Listrik). Terdapat dua skenario kenaikan harga TDl yang ditetapkan pemerintah, yakni; opsi pertama, TDL bagi pelanggan 450- 900 VA akan dinaikkan di bawah 10% atau TDL bagi pelanggan tersebut tidak dinaikkan tapi TDL pelanggan industri dinaikkan 10-12%. Opsi tidak menaikkan TDL 450-900VA dan hanya menaikkan TDL pelanggan industri, menurut pemerintah tidak akan membebani rakyat kecil. Pemerintah lupa bahwa beban rakyat hari ini tidak hanya biaya listrik akan tetapi juga kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan TDL industri (kenaikan TDL industri akan berakibat pada kenaikan harga-harga barang industri yang bakal menekan daya beli masyarakat sebagai konsumen). Dengan demikian, dari opsi kenaikan TDL yang disodorkan oleh pemerintah, keduanya merugikan rakyat, karena kenaikan TDL akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Padahal, seperti yang kita ketahui pendapatan rakyat, termasuk upah buruh tidak mengalami kenaikan sehingga tak akan cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Maka, penjelasan pemerintah bahwa kenaikan TDL yang hanya berlaku bagi industri dan yang berlangganan di atas 900 Va tidak akan memberatkan beban rakyat adalah SALAH BESAR! Tentu saja, lagi-lagi rakyat yang akan menerima akibatnya. Rakyat, termasuk buruh akan semakin tak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Alasan lain yang dikemukakan pemerintah dalam menaikkan harga TDL ialah untuk mengurangi beban anggaran Negara. Alasan ini pun tidak benar, sebab yang paling membebani anggaran Negara adalah utang Negara. Hingga tahun 2009 saja, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 920 triliun dan sejak awal masa pemerintahan Presiden SBY pada 2005 sampai bulan September 2008 total bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri mencapai Rp277 triliun. Sebagian besar anggaran Negara Indonesia pun habis untuk membayar utang, sementara subsidi sosial bagi rakyat terus dipangkas dan upah riil buruh kian menurun. Hasilnya tentu saja pemiskinan massal. Pemiskinan massal ini akan terus menerus terjadi selama pemerintah Indonesia terus bergantung pada perekonomian asing, baik dalam hal utang maupun pengelolaan kekayaan alam dimana kekayaan alam Indonesia justru dijual kepada asing dan tidak dikelola bagi kesejahteraan rakyat.

Percuma mengharapkan pemerintah SBY-Budiono menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Percuma pula mengharapkan para elit-elit politik berpihak pada kepentingan buruh dan rakyat keseluruhan. Baik SBY-Budiono maupun elit-elit politik lainnya tidak satu pun berpihak pada kepentingan rakyat kecuali pada kepentingan mereka sendiri dan pemilik modal. Semenjak Orde Baru terguling hingga saat ini, dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, pemerintah yang berkuasa tak satu pun menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Sekarang TDL dinaikkan, sebelumnya harga BBM yang dinaikkan, upah buruh ditetapkan rendah, dan berikutnya subsidi BBM bagi pengendara motor dicabut. Sederetan pengkhianatan dari para elit politik dan partai politik yang ada tak bisa lagi kita biarkan, tak bisa lagi kita, baik buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota dan elemen rakyat lainnya menyandarkan perubahan pada SBY-Budiono, pada para elit politik dan partai-partai politik yang ada. Hanya dengan persatuan gerakan rakyat lah, perubahan akan bisa terjadi, persatuan gerakan rakyat yang siap melakukan serangan secara regular dan nasional sekaligus sebagai embrio pemerintahan persatuan rakyat yang bersih, demokratis dan independent.

Berdasarkan situasi di atas, kami dari Komite Persiapan-Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia menyatakan:
1. Tolak kenaikan harga TDL , naikkan upah buruh!
2. Bangun industri nasional di bawah kontrol rakyat!
3. Tolak pencabutan subsidi rakyat!
4. Bentuk persatuan gerakan buruh progresif, militant dan demokratik sebagai alat perjuangan alternative buruh sekaligus sebagai bagian pembangun persatuan gerakan rakyat!
5. Bentuk persatuan gerakan rakyat sebagai alat alternative perjuangan rakyat, sebagai embrio pemerintahan persatuan rakyat yang bersih, demokratis dan independent !

Perkuat solidaritas, wujudkan persatuan gerakan secara nasional !
Bangun serikat buruh militant dan demokratik, tinggalkan serikat buruh gadungan !




Jakarta, 22 Juni 2010


Koordinator Umum

Sulaeman


Koordinator Divisi Penyatuan Politik

Budi Wardoyo