STATMEN PPBI (PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA)
Jl. Tebet Timur IIIJ No. IB Jakarta Selatan
Telp/Fax (+6221) 8379034
kp.ppbi@gmail.com
Email : kp.ppbi@gmail.com, Web Blog : kp-ppbi.blogspot.com
SBY-BUDIONO TAK BECUS TANGANI PERSOALAN TKI, LAWAN DAN GALANG SOLIDARITAS BAGI SUMIATI, KIMKIM DAN TKI KORBAN PENGANIAYAAN LAINNYA!
Jl. Tebet Timur IIIJ No. IB Jakarta Selatan
Telp/Fax (+6221) 8379034
kp.ppbi@gmail.com
Email : kp.ppbi@gmail.com, Web Blog : kp-ppbi.blogspot.com
SBY-BUDIONO TAK BECUS TANGANI PERSOALAN TKI, LAWAN DAN GALANG SOLIDARITAS BAGI SUMIATI, KIMKIM DAN TKI KORBAN PENGANIAYAAN LAINNYA!
Sungguh memprihatinkan nasib Sumiati dan Kikim, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Arab. Apabila Sumiati masih bisa diselamatkan dengan kondisi mengenaskan, maka Kikim ditemukan tewas. Keduanya dianiaya oleh majikannya tanpa perlindungan dari pemerintah Indonesia. Kasus yang menimpa TKI, baik yang bekerja di Arab Saudi, Malaysia maupun negara lain bukan lah hal yang baru. Tak sedikit TKI yang mayoritas perempuan ini menjadi korban penganiayaan. Kalau pun mereka bisa selamat, mereka harus hidup dengan luka mengenaskan dan trauma hampir seumur hidup. Nyawa para TKI ini seakan tak ada harganya.
Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan sebagian rakyat Indonesia memilih bekerja di negeri lain meski tanpa jaminan keselamatan. Situasi kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan ini tak lepas dari kebijakan kapitalistik yang diterapkan oleh SBY-Budiono dan pemerintahan sebelumnya. Akibat kebijakan tersebut, (dari penjualan aset negara, pencabutan subsidi untuk rakyat, utang luar negeri, kebijakan politik upah murah dan kebijakan lainnya) kemiskinan semakin dalam sehingga tak ada jalan lain bagi sebagian rakyat untuk menjadi TKI. Banyaknya kasus penganiayaan TKI pun tidak mematahkan niat mereka untuk pergi menjadi TKI. Hingga Februari tahun 2010, jumlah TKI semakin meningkat, mencapai 2.679.536. Sementara tindakan rejim SBY-Budiono sangat lambat dalam mengatasi permasalahan TKI, pun demikian pemerintahan periode sebelumnya. Usulan SBY untuk memberikan Hand Phone bagi TKI agar lebih mudah melaporkan penganiayaan yang dialami adalah usulan yang tidak masuk akal dan tentu saja tidak menyelesaikan persoalan. Logika memberikan Hand Phone kepada TKI sebagai solusi terkesan meremehkan persoalan TKI dan seakan meletakkan persoalan ada pada diri TKI karena tidak melaporkannya pada Kedutaan Indonesia. Padahal persoalan TKI terletak pada lemahnya perlindungan pemerintah dan carut marutnya sistem penyaluran TKI di Indonesia. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah mensejahterakan dan melindungi warganya.
Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan sebagian rakyat Indonesia memilih bekerja di negeri lain meski tanpa jaminan keselamatan. Situasi kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan ini tak lepas dari kebijakan kapitalistik yang diterapkan oleh SBY-Budiono dan pemerintahan sebelumnya. Akibat kebijakan tersebut, (dari penjualan aset negara, pencabutan subsidi untuk rakyat, utang luar negeri, kebijakan politik upah murah dan kebijakan lainnya) kemiskinan semakin dalam sehingga tak ada jalan lain bagi sebagian rakyat untuk menjadi TKI. Banyaknya kasus penganiayaan TKI pun tidak mematahkan niat mereka untuk pergi menjadi TKI. Hingga Februari tahun 2010, jumlah TKI semakin meningkat, mencapai 2.679.536. Sementara tindakan rejim SBY-Budiono sangat lambat dalam mengatasi permasalahan TKI, pun demikian pemerintahan periode sebelumnya. Usulan SBY untuk memberikan Hand Phone bagi TKI agar lebih mudah melaporkan penganiayaan yang dialami adalah usulan yang tidak masuk akal dan tentu saja tidak menyelesaikan persoalan. Logika memberikan Hand Phone kepada TKI sebagai solusi terkesan meremehkan persoalan TKI dan seakan meletakkan persoalan ada pada diri TKI karena tidak melaporkannya pada Kedutaan Indonesia. Padahal persoalan TKI terletak pada lemahnya perlindungan pemerintah dan carut marutnya sistem penyaluran TKI di Indonesia. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah mensejahterakan dan melindungi warganya.
Persoalan yang menimpa TKI, tak bisa lagi dibiarkan, solidaritas dari seluruh elemen gerakan rakyat harus dibangun dengan menggalang persatuan gerakan rakyat yang mandiri. Tidak bisa lagi kita mempercayakan perubahan nasib buruh maupun TKI kepada pemerintah dan elit-elit politik yang ada. Sejarah telah memberikan pelajaran bagi kita semua, bahwa siapa pun yang berkuasa dari para elit politik tersebut, tidak pernah dengan konsisten menepati janjinya ketika pemilu. Alih-alih membela kepentingan rakyat, para elit politik dan pemerintah yang berkuasa tak pernah mengambil langkah berani mengahadapi pemerintah negeri penerima TKI. Sementara dari penyaluran TKI ke luar negeri, Indonesia mendapatkan keuntungan berlimpah. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), sampai awal Februari 2010, tercatat 2.679.536 TKI yang bekerja di luar negeri dengan devisa masuk dari remitansi (pengiriman uang TKI ke dalam negeri) mencapai 6,6 miliar dollar AS. Dengan angka tersebut, pendapatan melalui pengiriman TKI menempati urutan ke dua setelah pedapatan dari sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut tak sebanding dengan jaminan keselamatan yang nyaris tidak ada dari pemerintah Indonesia.
Karena itu, kami dari PPBI (Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia) menyatakan:
1. Mengecam penyiksaan terhadap Sumiati dan Kikim serta TKI lainnya yang terjadi baik di Arab Saudi maupun di negara lainnya.
2. Menuntut kepada pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk mengusut tuntas kasus yang menimpa Sumiati dan Kikim.
3. Menuntut kepada rejim SBY-Budiono untuk memberikan lapangan kerja yang layak bagi rakyat dan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri!
4. Kepada seluruh gerakan buruh dan rakyat untuk membangun wadah persatuan gerakan yang mandiri tanpa elit politik, melawan rejim SBY-Budiono agen kapitalisme!
Jakarta, 20 November 2010
Ketua Umum
Atta B. Udi
Sekjen
Budi Wardoyo
Karena itu, kami dari PPBI (Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia) menyatakan:
1. Mengecam penyiksaan terhadap Sumiati dan Kikim serta TKI lainnya yang terjadi baik di Arab Saudi maupun di negara lainnya.
2. Menuntut kepada pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk mengusut tuntas kasus yang menimpa Sumiati dan Kikim.
3. Menuntut kepada rejim SBY-Budiono untuk memberikan lapangan kerja yang layak bagi rakyat dan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri!
4. Kepada seluruh gerakan buruh dan rakyat untuk membangun wadah persatuan gerakan yang mandiri tanpa elit politik, melawan rejim SBY-Budiono agen kapitalisme!
Jakarta, 20 November 2010
Ketua Umum
Atta B. Udi
Sekjen
Budi Wardoyo
Langganan:
Comment Feed (RSS)
|