Statement PPBI Untuk Kekerasan di Makassar dan Tempat Lainnya.
PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA
(PPBI)
Sekber : Jl Tebet Timur III J, No 1 A-Jakarta Selatan. Telp/Fax : 021 83790384
Web Blog : kp-ppbi.blogspot.com| Email : kp.ppbi@gmail.com
LAWAN REPRESIFITAS TERHADAP GERAKAN MENOLAK PENGGUSURAN DI SAMARINDA, SATUKAN KEKUATAN RAKYAT, LAWAN KEKERASAN APARAT NEGARA!
PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA
(PPBI)
Sekber : Jl Tebet Timur III J, No 1 A-Jakarta Selatan. Telp/Fax : 021 83790384
Web Blog : kp-ppbi.blogspot.com| Email : kp.ppbi@gmail.com
LAWAN REPRESIFITAS TERHADAP GERAKAN MENOLAK PENGGUSURAN DI SAMARINDA, SATUKAN KEKUATAN RAKYAT, LAWAN KEKERASAN APARAT NEGARA!
Demonstrasi Pedagang Kaki Lima bersama dengan gerakan mahasiswa dan buruh pada 17 Januari 2010 di terminal Pasar Pagi, Samarinda, untuk menolak penggusuran telah mendapatkan represifitas dari Sat Pol PP dan militer. Massa aksi dipukuli dan mengakibatkan beberapa massa aksi luka-luka, diantaranya Yakub (PPBI), Agung (KAMMI), Bernard (GMNI), Baqi (BEM UNMUL), Hasim (KAMMI), Oktaviano (KAMMI), Andreas (BEM FISIP UNMUL), Recky (PEMBEBASAN), Opin (GMNI), Dodo (PPBI).
Kekerasan ini bukanlah yang pertama terjadi, sebelumnya, di Palu, ketika gerakan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya melakukan aksi menolak korupsi pada bulan Desember lalu, aparat juga melakukan represifitas dengan pemukulan, makian, dst. Di Jakarta, Penembakan juga terjadi terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi peringatan satu tahun SBY. Pada bulan juni 2010, perempuan petani dari Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tewas ditembak aparat Brimob Kepolisian Resor Kuantan Singing (Kuansing) ketika ratusan petani KUD Prima Sehati memanen sendiri kelapa sawit plasma, karena PT Tri Bakti Sarimas membayar kelapa sawit tersebut (yang ditanam pada lahan milik petani) sangat jauh dibawah harga pasar. Di Jambi, penembakan terhadap petani juga terjadi. Pada bulan November 2010, seorang petani tewas ditembak keningnya oleh aparat kepolisian, pada saat ribuan petani menggelar aksi blokir Sungai Pengabuan, sebagai bentuk protes terhadap PT Wira Karya Sakti yang telah merampas tanah petani.
Kekerasan ini bukanlah yang pertama terjadi, sebelumnya, di Palu, ketika gerakan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya melakukan aksi menolak korupsi pada bulan Desember lalu, aparat juga melakukan represifitas dengan pemukulan, makian, dst. Di Jakarta, Penembakan juga terjadi terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi peringatan satu tahun SBY. Pada bulan juni 2010, perempuan petani dari Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tewas ditembak aparat Brimob Kepolisian Resor Kuantan Singing (Kuansing) ketika ratusan petani KUD Prima Sehati memanen sendiri kelapa sawit plasma, karena PT Tri Bakti Sarimas membayar kelapa sawit tersebut (yang ditanam pada lahan milik petani) sangat jauh dibawah harga pasar. Di Jambi, penembakan terhadap petani juga terjadi. Pada bulan November 2010, seorang petani tewas ditembak keningnya oleh aparat kepolisian, pada saat ribuan petani menggelar aksi blokir Sungai Pengabuan, sebagai bentuk protes terhadap PT Wira Karya Sakti yang telah merampas tanah petani.
Kasus lainnya adalah penembakan terhadap dua orang Papua pada yang dilakukan aparat TNI dari Satgas Batalion 755 Merauke beserta aparat kepolisian setempat. Dua warga Papua sedang melakukan doa bersama dalam rangka perayaan HUT Papua Merdeka, yang dirayakan tiap 1 Desember.
Demikian juga kekerasan yang dilakukan oleh Dandim Karanganyar terhadap wartawan Solopos dibulan agustus lalu, yang berujung pada pencopotan Letkol (Inf) Lilik Sutikna sebagai Dandim Karanganyar.
Kekerasan yang terus terjadi hingga hari ini menunjukkan bahwa rejim SBY-Budiono akan terus melakukan kekerasan yang sama untuk membungkam perlawanan rakyat. Hal ini merupakan bentuk penyempitan ruang demokrasi yang dihasilkan pada gerakan reformasi 1998. Tidak ada satu pun yang dilakukan pemerintah untuk mendorong demokrasi yang berpihak pada rakyat. Demokrasi yang sedang berlangsung saat ini adalah demokrasi yang mendukung kepentingan modal sehingga perlawanan buruh, mahasiswa, tani, KMK dan elemen rakyat lainnya, yang dianggap mengganggu kepentingan modal akan selalu direpresi. Rejim SBY Budiono adalah rejim yang anti rakyat miskin dan anti demokrasi.
Sementara, partai-partai politik yang semestinya berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat justru berpihak kepada kepentingan modal. Dalam setiap pemilu, partai-partai politik ini hanya bisa berjanji lalu kemudian menelikung ketika duduk di dalam DPR/MPR maupun duduk di instansi-instansi pemerintahan lainnya. Sementara organisasi-organisasi massa baik serikat buruh, organisasi mahasiswa, kaum miskin kota dan petani semakin dipersempit ruang geraknya sehingga tidak leluasa melakukan perjuangan atas hak-haknya, baik melalui kebijakan UU maupun dengan dikriminalisasikan.
Tak ada jalan lain, rakyat harus segera menyatukan kekuatan untuk membentuk wadah persatuan alternatif sebagai alat perjuangan rakyat. Sebuah persatuan yang mandiri, progresif. Tak bisa lagi, rakyat mempercayakan perubahan mendasar di tangan para elit-elit politik beserta partai-partai politiknya. Tak bisa lagi, rakyat mempercayakan perubahan mendasar di tangan pemerintah. Kekuatan akan perubahan tersebut ada di tangan rakyat sendiri, dengan alat perjuangannya sendiri. Atas hal tersebut, kami dari Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia menyatakan:
1. Kekerasan aparat negara terhadap warga sipil harus dihentikan sekarang juga.
2. Agar aparat negara yang melakukan kekerasan terhadap gerakan melawan penggusuran di Samarinda dan rakyat sipil lainnya harus ditindak tegas.
3. Lembaga-lembaga ekstrayudisal seperti Komando Teritorial harus dibubarkan, dan tentara hanya diorganisasikan dalam barak dan kesatuan-kesatuan.
4. Seluruh Jendral pelaku pelanggaran HAM di massa lalu dan masa kini, harus di adili.
5. Mencabut semua UU (dan peraturan) yang menghambat ekpresi politik rakyat dan kebebasan rakyat untuk berorganisasi.
Demikian juga kekerasan yang dilakukan oleh Dandim Karanganyar terhadap wartawan Solopos dibulan agustus lalu, yang berujung pada pencopotan Letkol (Inf) Lilik Sutikna sebagai Dandim Karanganyar.
Kekerasan yang terus terjadi hingga hari ini menunjukkan bahwa rejim SBY-Budiono akan terus melakukan kekerasan yang sama untuk membungkam perlawanan rakyat. Hal ini merupakan bentuk penyempitan ruang demokrasi yang dihasilkan pada gerakan reformasi 1998. Tidak ada satu pun yang dilakukan pemerintah untuk mendorong demokrasi yang berpihak pada rakyat. Demokrasi yang sedang berlangsung saat ini adalah demokrasi yang mendukung kepentingan modal sehingga perlawanan buruh, mahasiswa, tani, KMK dan elemen rakyat lainnya, yang dianggap mengganggu kepentingan modal akan selalu direpresi. Rejim SBY Budiono adalah rejim yang anti rakyat miskin dan anti demokrasi.
Sementara, partai-partai politik yang semestinya berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat justru berpihak kepada kepentingan modal. Dalam setiap pemilu, partai-partai politik ini hanya bisa berjanji lalu kemudian menelikung ketika duduk di dalam DPR/MPR maupun duduk di instansi-instansi pemerintahan lainnya. Sementara organisasi-organisasi massa baik serikat buruh, organisasi mahasiswa, kaum miskin kota dan petani semakin dipersempit ruang geraknya sehingga tidak leluasa melakukan perjuangan atas hak-haknya, baik melalui kebijakan UU maupun dengan dikriminalisasikan.
Tak ada jalan lain, rakyat harus segera menyatukan kekuatan untuk membentuk wadah persatuan alternatif sebagai alat perjuangan rakyat. Sebuah persatuan yang mandiri, progresif. Tak bisa lagi, rakyat mempercayakan perubahan mendasar di tangan para elit-elit politik beserta partai-partai politiknya. Tak bisa lagi, rakyat mempercayakan perubahan mendasar di tangan pemerintah. Kekuatan akan perubahan tersebut ada di tangan rakyat sendiri, dengan alat perjuangannya sendiri. Atas hal tersebut, kami dari Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia menyatakan:
1. Kekerasan aparat negara terhadap warga sipil harus dihentikan sekarang juga.
2. Agar aparat negara yang melakukan kekerasan terhadap gerakan melawan penggusuran di Samarinda dan rakyat sipil lainnya harus ditindak tegas.
3. Lembaga-lembaga ekstrayudisal seperti Komando Teritorial harus dibubarkan, dan tentara hanya diorganisasikan dalam barak dan kesatuan-kesatuan.
4. Seluruh Jendral pelaku pelanggaran HAM di massa lalu dan masa kini, harus di adili.
5. Mencabut semua UU (dan peraturan) yang menghambat ekpresi politik rakyat dan kebebasan rakyat untuk berorganisasi.
Bersatu, Berkuasa, Bangun Industri Nasional Dibawah Kontrol Rakyat !
Tinggalkan Serikat Buruh Gadungan! Bangun Persatuan Gerakan Buruh Yang Progresif, Militan, Demokratik dan Mandiri !
Jakarta, 09 Desember 2011
Ketua Umum
Ata Bin Udi
Sekretaris Jendral
Budi Wardoyo
Tinggalkan Serikat Buruh Gadungan! Bangun Persatuan Gerakan Buruh Yang Progresif, Militan, Demokratik dan Mandiri !
Jakarta, 09 Desember 2011
Ketua Umum
Ata Bin Udi
Sekretaris Jendral
Budi Wardoyo
|