HUKUM PANCUNG TKW RUHYATI: CERMIN KEBIADABAN SBY-BUDIONO

HUKUM PANCUNG TKW RUHYATI: CERMIN KEBIADABAN SBY-BUDIONO

Sekber : Jl Tebet Timur III J, No 1 B-Jakarta Selatan. Telp/Fax : 021 83790384
Web Blog : kp-ppbi.blogspot.com| Email : kp.ppbi@gmail.com

Masih jelas dalam ingatan kita, beberapa hari lalu, SBY diundang dalam pertemuan ILO dan berpidato tentang baiknya kondisi perburuhan Indonesia. Dalam pidatonya, SBY menguraikan 6 poin keberhasilan Indonesia dalam perbaikan kondisi perburuhan, diantaranya (1) "Pertama, kami harus mempromosikan program pro-pertumbuhan, pro-pekerjaan, dan pro kemiskinan. Di Indonesia kami menyebutnya pertumbuhan dengan persamaan," kata SBY; (2) Poin kedua adalah menciptakan kebijakan dan strategi dengan visi yang baik. Yaitu harus pro pada lingkungan; (3) Ketiga, SBY juga mengajak agar kehormatan para pekerja harus dipromosikan dan dilindungi; (4) Keempat, SBY membuat program kebijakan yang memberikan kesempatan bagi para pekerja agar bisa berpartisipasi di pemerintahan yang demokratis; (5) Kelima, harus ada kerjasama yang baik untuk memastikan efek positif dari era globalisasi. Keenam, SBY meminta semua negara-negara lain agar tidak hanya meratifikasi konvensi ILO, namun segera mengimpelementasikannya; (6) "Akhirnya, mari kita bekerjasama untuk mewujudkan kondisi yang baik bagi para pekerja di seluruh dunia. Mari kita bergandengan tangan untuk memberikan keadilan sosial," terangnya.

Pidato tersebut juga mendapatkan standing aplause, seakan melegitimasi kondisi perburuhan Indonesia yang demikian baik. Meski faktanya, kondisi perburuhan Indonesia teramat memprihatinkan. Maka, pidato SBY adalah sebuah kebohongan besar.

Kebohongan semakin terkuak, ketika seorang TKI di Arab Saudi, Ruhyati dipancung atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya. Ruhyati melakukan pembunuhan pada majikannya karena tak tahan disiksa. .Jauh sebelumnya, kasus TKI yang mendapat perlakukan kekerasan dari majikannya, disiksa, diperkosa datang secara bertubi-tubi. Tercatat, 4.532 kasus kekerasan terhadap TKI di tahun 2010 dan kekerasan masih terus berlangsung hingga sekarang. Kasus Ruhyati adalah kasus terbaru dan mengerikan, karena sebuah hukuman mati dengan mudah diberikan pada Ruhyati tanpa perlidungan memadai dari pemerintah Indonesia. Sungguh kontrakdiktif dengan pidato SBY yang menyatakan bahwa Indonesia telah melindungi dan menjamin buruhnya.

Apa yang dialami Ruhyati dan TKI lainnya adalah cerminan kegagalan SBY-Budiono, parlemen dan elit politik lainnya yang kerap mengumbar janji namun “enol” dalam pelaksanaannya. Tak boleh lagi ada Ruhyati, Ruhyati lainnya yang bertaruh nyawa di negeri orang tanpa perlindungan sama sekali. Ironisnya, Kepala BNP2TKI, Jumhur menyatakan bahwa urusan pidana TKI bukan urusan BNP2TKI merupakan pernyataan yang keterlaluian, sekaligus menunjukkan bahwa BNP2TKI tidak mau bertanggung jawab atas hukuman pancung terhadap Ruhyati (http://nasional.vivanews.com/news/read/228082-bnp2tki--bedakan-soal-pidana-dengan-buruh).Tapi dengan tidak tahu malu, menyatakan diri sudah bertindak sebaik mungkin dalam melindungai TKI.

Karena itu kami dari PPBI menyatakan:
1. Mengecam pemerintah Arab Saudi yang menjatuhkan hukuman mati bagi Ruhyati dan kekerasan terhadap TKI Lainnya
2. Mengecam SBY-Budiono dan BNP2TKI yang gagal menjamin perlindungan terhadap TKI, serta kepada SBY-Budiono untuk segera mencabut pidatonya di depan ILO!
3. Menuntut pada SBY-Budiono dan BNP2TKI untuk segera menghentikan penyaluran TKI ke luar negeri
4. Kepada seluruh buruh dan rakyat Indonesia untuk segera memberikan solidaritas atas kematian Ruhyati dan TKI lainnya yang menjadi korban kekerasan!
5. Kepada seluruh gerakan buruh dan rakyat, ayo bersatu, bangun wadah persatuan rakyat alternatif sebagai alat perjuangan bersama untuk pembebasan rakyat!

Bersatu, Berkuasa, Bangun Industri Nasional Dibawah Kontrol Rakyat !
Tinggalkan Serikat Buruh Gadungan! Bangun Persatuan Gerakan Buruh Yang Progresif, Militan, Demokratik dan Mandiri !
Jakarta, 7 Mei 2011

Ketua Umum
Ata Bin Udi

Sekretaris Jendral
Budi Wardoyo