Buruh Mulai Kampanye
(di kutip dari kompas)
Jakarta-Menilai pemerintah tidak berpihak kepadanya, kalangan buruh mulai mengampanyekan untuk tidak memilih dalam Pemilu 2009. Alasannya, mereka merasa percuma memberikan dukungan politik kepada pemerintah.
”Tidak ada jaminan pada kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh. Sebaliknya, hingga saat ini buruh justru ditelantarkan,” ungkap Khasminah, anggota Tim Riset dan Advokasi Komite Buruh Cisadane, Sabtu (8/11) di Jakarta.
Sebagai catatan, dalam sejumlah produk kebijakan nasional terkait buruh dan investasi, pemerintah dinilai lebih memerhatikan investor. Terakhir, muncul Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Ekonomi Global.
Bagi buruh, keputusan itu memberi celah lebih besar kepada perusahaan untuk merumahkan atau tidak menaikkan upah buruh. ”Tidak ada upaya untuk memperbaiki taraf hidup buruh karena dengan alasan krisis global, perusahaan dapat tidak menaikkan upah buruh dengan alasan tidak mampu,” kata Khasminah.
Kerja sama beberapa organisasi buruh dengan partai politik, tutur Khasminah, juga tidak dapat diandalkan. Partai tidak mampu menjamin penyelesaian persoalan utama buruh, yaitu kepastian kerja dan pengupahan.
”Oleh karena itu, meski pada tingkat organisasi belum semua menyerukan pemboikotan, pada tingkat individu, banyak buruh sudah menyerukan pemboikotan pada pemilu,” kata Khasminah.
(di kutip dari kompas)
Jakarta-Menilai pemerintah tidak berpihak kepadanya, kalangan buruh mulai mengampanyekan untuk tidak memilih dalam Pemilu 2009. Alasannya, mereka merasa percuma memberikan dukungan politik kepada pemerintah.
”Tidak ada jaminan pada kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh. Sebaliknya, hingga saat ini buruh justru ditelantarkan,” ungkap Khasminah, anggota Tim Riset dan Advokasi Komite Buruh Cisadane, Sabtu (8/11) di Jakarta.
Sebagai catatan, dalam sejumlah produk kebijakan nasional terkait buruh dan investasi, pemerintah dinilai lebih memerhatikan investor. Terakhir, muncul Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Ekonomi Global.
Bagi buruh, keputusan itu memberi celah lebih besar kepada perusahaan untuk merumahkan atau tidak menaikkan upah buruh. ”Tidak ada upaya untuk memperbaiki taraf hidup buruh karena dengan alasan krisis global, perusahaan dapat tidak menaikkan upah buruh dengan alasan tidak mampu,” kata Khasminah.
Kerja sama beberapa organisasi buruh dengan partai politik, tutur Khasminah, juga tidak dapat diandalkan. Partai tidak mampu menjamin penyelesaian persoalan utama buruh, yaitu kepastian kerja dan pengupahan.
”Oleh karena itu, meski pada tingkat organisasi belum semua menyerukan pemboikotan, pada tingkat individu, banyak buruh sudah menyerukan pemboikotan pada pemilu,” kata Khasminah.
|