Dicerca Massa,Anggota Dewan Merajuk
MEDAN (SINDO) – Aksi ratusan buruh yang menolak surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang upah buruh diwarnai dengan merajuknya anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut).
Keempatnya,Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih, Rafriandi Nasution, Syukran J Tanjung, dan Abul Hasan langsung ngeloyor pergi dari kerumunan massa. Mereka tak tahan dicerca pengunjuk rasa dengan kalimat-kalimat bernada sinis.
Massa akhirnya diterima anggota Dewan lainnya,Burhanuddin Rajagukguk. Ratusan buruh tersebut menuntut pembatalan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mengindikasikan upah buruh ditentukan oleh kehendak pasar.
Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sumut Pahala Napitupulu menyebutkan, dengan keluarnya SKB empat menteri mengindikasikan semakin rawannya kondisi perburuhan di Indonesia. SKB tersebut termaktub hitungan upah akan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tidak ada logikanya menghitung upah dari pertumbuhan ekonomi.Apalagi dengan kondisi sekarang, ekonomi nasional akan hancur. Karena itu, kami menolak SKB itu,” ujarnya dalam orasinya di Kantor DPRD Sumut. Seperti diketahui, SKB empat menteri yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri pada 22 Oktober lalu.
Penerbitan SKB empat menteri itu terkait krisis keuangan global yang sedang melanda Tanah Air. Menurut Pahala, SKB tersebut merupakan indikasi pemerintah semakin galau dengan kondisi krisis ekonomi dunia serta tidak lagi mampu berpikir jernih. Untuk mengantisipasinya, buruh akan terus menggugat kebijakan yang kontraproduktif tersebut.Apalagi di tengah krisis yang melanda.
Menurut Pahala, semakin terjadi krisis ekonomi, seharusnya upah akan semakin tinggi.Sebab,living cost(biaya hidup) akan semakin tinggi. “Upah itu soal perut, bukan soal pertumbuhan,”tandasnya. M Amrul Sinaga dari Solidaritas Buruh Sumatera Utara (SBSU) menyebutkan,SKB empat menteri hanya menjadikan buruh dan pekerja semakin terjepit posisinya. Buruh akan semakin terpuruk akibat lemahnya posisi tawar dalam menetapkan upah.
“Ini ibarat memindahkan beban krisis keuangan dunia ke pundak buruh,”ujarnya. Apalagi prediksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% tidak mungkin terwujud. Justru yang terjadi inflasi hingga sekitar 12%. Menurut Amrul, SKB itu akan membiarkan mekanisme penetapan upah ditentukan oleh kehendak pasar dengan alasan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Dia menilai solusi PHK massal bukan dengan menyesuaikan upah buruh dengan kondisi ekonomi nasional, tapi dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Selain itu, dapat dilakukan dengan menghapus tarif ekspor, meningkatkan tarif impor, serta menunda pembayaran hutang luar negeri. Anggota Komisi E DPRD Sumut Burhanuddin Rajagukguk yang menerima massa berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah pusat.
Dia juga mengaku sepakat dengan perjuangan buruh. Pengunjuk rasa kemudian menggelar orasi di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Di situ mereka mendesak Gubernur Sumut (Gubsu) mau menandatangani surat penolakan buruh terhadap SKB empat menteri itu.
“Agar ditembuskan ke Jakarta.Tak ada tawar-menawar untuk tidak menandatanganinya. Sebab, itu tidak sejalan dengan visi dan misi Gubsu, Rakyat Tidak Lapar dan Tidak Bodoh,”ujar Pahala. Namun, niat mereka tak kesampaian. Asisten III Pemprovsu Rahudman Harahap yang menerima aspirasi buruh.
“ Kami (Pemprovsu) mendukung apa yang menjadi tuntutan buruh.Hari ini juga, surat pernyataan ini akan kami kirimkan ke pemerintah pusat.Kita berharap surat ini ditanggapi pemerintah pusat,”ujarnya. (m rinaldi khair/m syahyan rw)
Lihat videonya di sini:
http://www.metrotvnews.com/new/video_beta.asp?id=70468&tipe=AKTUAL
http://www.liputan6.com/video/?program=news&id=168014&m_id=761992&page=1
MEDAN (SINDO) – Aksi ratusan buruh yang menolak surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang upah buruh diwarnai dengan merajuknya anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut).
Keempatnya,Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih, Rafriandi Nasution, Syukran J Tanjung, dan Abul Hasan langsung ngeloyor pergi dari kerumunan massa. Mereka tak tahan dicerca pengunjuk rasa dengan kalimat-kalimat bernada sinis.
Massa akhirnya diterima anggota Dewan lainnya,Burhanuddin Rajagukguk. Ratusan buruh tersebut menuntut pembatalan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mengindikasikan upah buruh ditentukan oleh kehendak pasar.
Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sumut Pahala Napitupulu menyebutkan, dengan keluarnya SKB empat menteri mengindikasikan semakin rawannya kondisi perburuhan di Indonesia. SKB tersebut termaktub hitungan upah akan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tidak ada logikanya menghitung upah dari pertumbuhan ekonomi.Apalagi dengan kondisi sekarang, ekonomi nasional akan hancur. Karena itu, kami menolak SKB itu,” ujarnya dalam orasinya di Kantor DPRD Sumut. Seperti diketahui, SKB empat menteri yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri pada 22 Oktober lalu.
Penerbitan SKB empat menteri itu terkait krisis keuangan global yang sedang melanda Tanah Air. Menurut Pahala, SKB tersebut merupakan indikasi pemerintah semakin galau dengan kondisi krisis ekonomi dunia serta tidak lagi mampu berpikir jernih. Untuk mengantisipasinya, buruh akan terus menggugat kebijakan yang kontraproduktif tersebut.Apalagi di tengah krisis yang melanda.
Menurut Pahala, semakin terjadi krisis ekonomi, seharusnya upah akan semakin tinggi.Sebab,living cost(biaya hidup) akan semakin tinggi. “Upah itu soal perut, bukan soal pertumbuhan,”tandasnya. M Amrul Sinaga dari Solidaritas Buruh Sumatera Utara (SBSU) menyebutkan,SKB empat menteri hanya menjadikan buruh dan pekerja semakin terjepit posisinya. Buruh akan semakin terpuruk akibat lemahnya posisi tawar dalam menetapkan upah.
“Ini ibarat memindahkan beban krisis keuangan dunia ke pundak buruh,”ujarnya. Apalagi prediksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% tidak mungkin terwujud. Justru yang terjadi inflasi hingga sekitar 12%. Menurut Amrul, SKB itu akan membiarkan mekanisme penetapan upah ditentukan oleh kehendak pasar dengan alasan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Dia menilai solusi PHK massal bukan dengan menyesuaikan upah buruh dengan kondisi ekonomi nasional, tapi dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Selain itu, dapat dilakukan dengan menghapus tarif ekspor, meningkatkan tarif impor, serta menunda pembayaran hutang luar negeri. Anggota Komisi E DPRD Sumut Burhanuddin Rajagukguk yang menerima massa berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah pusat.
Dia juga mengaku sepakat dengan perjuangan buruh. Pengunjuk rasa kemudian menggelar orasi di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Di situ mereka mendesak Gubernur Sumut (Gubsu) mau menandatangani surat penolakan buruh terhadap SKB empat menteri itu.
“Agar ditembuskan ke Jakarta.Tak ada tawar-menawar untuk tidak menandatanganinya. Sebab, itu tidak sejalan dengan visi dan misi Gubsu, Rakyat Tidak Lapar dan Tidak Bodoh,”ujar Pahala. Namun, niat mereka tak kesampaian. Asisten III Pemprovsu Rahudman Harahap yang menerima aspirasi buruh.
“ Kami (Pemprovsu) mendukung apa yang menjadi tuntutan buruh.Hari ini juga, surat pernyataan ini akan kami kirimkan ke pemerintah pusat.Kita berharap surat ini ditanggapi pemerintah pusat,”ujarnya. (m rinaldi khair/m syahyan rw)
Lihat videonya di sini:
http://www.metrotvnews.com/new/video_beta.asp?id=70468&tipe=AKTUAL
http://www.liputan6.com/video/?program=news&id=168014&m_id=761992&page=1
|