Nilai Upah Riil Pekerja Makin Tergerus
www.okezone.com
JAKARTA - Indeks Daya Beli Pekerja (IDBP) semakin menunjukan tekanan menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] Bersubsidi hampir 30 persen akhir Mei lalu, sehingga nilai upah riil pekerja semakin tergerus.
Demikian kesimpulan hasil survei tentang Indeks Daya Beli Pekerja (IDBP) dan Indeks Persepsi Pekerja (IPP) yang dilakukan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Survei dilakukan kepada para responden di empat kota, Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya dengan nilai upah dari di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp15 juta.
"Indeks daya beli pekerja menunjukan tekanan akibat kenaikan harga BBM yang sangat dalam dan berkelanjutan," ujar Presiden OPSI Yanuar Rizky, di Jakarta, Jumat (24/10/2008).
Menurut Yanuar, tertekannya daya beli pekerja terlihat dari penurunan daya beli yang minus tujuh persen pada triwulan II-2008 sebelumnya, menjadi 19,15 persen pada triwulan selanjutnya. Pelemahan daya beli terbesar diakibatkan kenaikan harga konsumsi inti keluarga (makanan). "Konsumsi inti menyerap 68 persen nilai upah yang didapat dari 32 persen pada triwulan II sebelumnya," paparnya.
www.okezone.com
JAKARTA - Indeks Daya Beli Pekerja (IDBP) semakin menunjukan tekanan menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] Bersubsidi hampir 30 persen akhir Mei lalu, sehingga nilai upah riil pekerja semakin tergerus.
Demikian kesimpulan hasil survei tentang Indeks Daya Beli Pekerja (IDBP) dan Indeks Persepsi Pekerja (IPP) yang dilakukan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Survei dilakukan kepada para responden di empat kota, Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya dengan nilai upah dari di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp15 juta.
"Indeks daya beli pekerja menunjukan tekanan akibat kenaikan harga BBM yang sangat dalam dan berkelanjutan," ujar Presiden OPSI Yanuar Rizky, di Jakarta, Jumat (24/10/2008).
Menurut Yanuar, tertekannya daya beli pekerja terlihat dari penurunan daya beli yang minus tujuh persen pada triwulan II-2008 sebelumnya, menjadi 19,15 persen pada triwulan selanjutnya. Pelemahan daya beli terbesar diakibatkan kenaikan harga konsumsi inti keluarga (makanan). "Konsumsi inti menyerap 68 persen nilai upah yang didapat dari 32 persen pada triwulan II sebelumnya," paparnya.
Kondisi ini mematahkan keyakinan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM hanya berdampak sesaat terhadap kenaikan inflasi. Menurut Yanuar, tidak terlihatnya dampak kenaikan lebih dikarenakan pola adaptif masyarakat dengan melakukan penghematan pengeluaran.
Sebagai catatan, kata dia, untuk menyesuaikan dengan kenaikan tersebut, para pekerja juga semakin menggantungkan pembiayaan kebutuhan hidupnya pada kartu kredit. Pola ini dinilai tidak mengatasi masalah, pasalnya para pekerja secara tidak langsung juga harus memperhitungkan pembayarannya di kemudian hari. Khawatirnya, kecenderungan ini akan berdampak pada aspek finansial domestik.
"Berhemat disaat nombok sama saja dengan dicekik, atau menurunkan inflasi dengan membiarkan konsumsi terkonsolidasi (tergerus) melalui psikologi adaptif sama saja dengan parameter semu, yang dampaknya jelas ke penurunan daya beli di dunia usaha itu sendiri," paparnya.
Besarnya dampak kenaikan BBM tanpa ada upaya peningkatan daya kerja dan penjagaan dampak multipliernya oleh pemerintah, terangnya, telah menurunkan Indeks Persepsi Pekerja [IPP]� terhadap kemampuan pemerintah mengatasi permasalahan, disamping peran dari sistem jaminan sosial yang ada.
"Karena itu, pemerintah harus segera pulihkan daya beli, itu kunci sektor riil, dengan menurunkan harga BBM dan kendalikan kurs rupiah.
Jika dibiarkan pelemahan ini akan semakin lemah, terutama terkait kurs yang mulai fluktuatif. Dana APBN juga harus dioptimalkan untuk mengerakan sektor riil," lanjutnya.
Sebagai catatan, kata dia, untuk menyesuaikan dengan kenaikan tersebut, para pekerja juga semakin menggantungkan pembiayaan kebutuhan hidupnya pada kartu kredit. Pola ini dinilai tidak mengatasi masalah, pasalnya para pekerja secara tidak langsung juga harus memperhitungkan pembayarannya di kemudian hari. Khawatirnya, kecenderungan ini akan berdampak pada aspek finansial domestik.
"Berhemat disaat nombok sama saja dengan dicekik, atau menurunkan inflasi dengan membiarkan konsumsi terkonsolidasi (tergerus) melalui psikologi adaptif sama saja dengan parameter semu, yang dampaknya jelas ke penurunan daya beli di dunia usaha itu sendiri," paparnya.
Besarnya dampak kenaikan BBM tanpa ada upaya peningkatan daya kerja dan penjagaan dampak multipliernya oleh pemerintah, terangnya, telah menurunkan Indeks Persepsi Pekerja [IPP]� terhadap kemampuan pemerintah mengatasi permasalahan, disamping peran dari sistem jaminan sosial yang ada.
"Karena itu, pemerintah harus segera pulihkan daya beli, itu kunci sektor riil, dengan menurunkan harga BBM dan kendalikan kurs rupiah.
Jika dibiarkan pelemahan ini akan semakin lemah, terutama terkait kurs yang mulai fluktuatif. Dana APBN juga harus dioptimalkan untuk mengerakan sektor riil," lanjutnya.
|