Tolak PB 4 Menteri
Ribuan Buruh Jatim Demo di Kantor Gubernur
Ribuan Buruh Jatim Demo di Kantor Gubernur
19 November 2008 - 15:51 WIB
Yovinus Guntur Wicaksono
VHRmedia, Surabaya - Ribuan anggota Aliansi Buruh Menggugat menduduki kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka menuntut Dinas Tenaga Kerja dan Gubernur Jatim menolak Peraturan Bersama 4 Menteri tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Koordinator ABM Jatim Jamaluddin menuntut sikap tegas Disnaker dan Gubernur Jatim menolak pemberlakuan peraturan tersebut. "Kami meminta Kadisnaker Jatim sebagai perwakilan pemerintah provinsi bersedia membuat pernyataan tertulis menolak SKB 4 Menteri," kata Jamaluddin di Surabaya, Rabu (19/11).
Menurut Jamaluddin, selain menolak PB 4 Menteri, ABM mendesak Gubernur Jatim menetapkan upah minimum kota (UMK) lebih dari 100% standar kebutuhan hidup layak (KHL). Gubernur juga dituntut berani menganulir rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi soal penetapan upah buruh yang bertentangan dengan UUD dan peraturan hukum lainnya.
"Berdasarkan survei KHL yang dilakukan ABM, seharusnya rata-rata upah minimum Provinsi Jatim untuk tahun 2009 sebesar 1,5 juta rupiah. Tetapi survei yang dilakukan Dewan Pengupahan hanya Rp 970.000 atau naik 21% dibandingkan tahun 2008. Kita tidak bisa menerima hal itu, apalagi survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan dilakukan secara tertutup," kata Jamluddin.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim Muh Bahruddin berjanji memperjuangkan nasib buruh. Dia mengaku prihatin atas hasil survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan dan akan menyesuaikan UMK dengan KHL secara bertahap. "Saat ini sudah ada beberapa daerah yang UMK-nya lebih tinggi daripada survei KHL. Namun, saya lupa nama-nama daerah tersebut," ujarnya.
Menurut Bahruddin, pihaknya akan mengumumkan besaran UMP Jatim paling lambat Jumat 21 November. "Saat ini sudah tahap finalisasi. Untuk hasilnya nanti tanggal 21 November. Kami akan undang semua wartawan ataupun pihak buruh dan perwakilan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)." (E1)
TANGERANG- Aksi penolakan terhadap pemberlakuan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terus meluas. Kali ini ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh menggugat (ABM) menggelar konvoi di Kota Tangerang.
Konvoi diawali dari daerah Batu Ceper dan dilanjutkan dengan menyusuri jalur-jalur �protokol Kota Tangerang. Dalam aksinya, massa membagikan selebaran berisi penolakan SKB empat menteri kepada para pengguna jalan dan masyarakat luas.
Peserta konvoi juga mengajak agar buruh lain turut bergabung dalam aksi mereka. "Buruh bersatu tak bisa dikalahkan," teriak para peserta aksi di jalanan, Kamis (20/11/2008).
Puas berkeliling kota, massa akhirnya mengelurug Kantor Pemkot Tangerang. Mereka menuntut bertemu dengan Walikota Tangerang Wahidin Halim untuk menyampaikan aspirasinya.
Namun, massa berhasil dihalau belasan aparat Satpol PP dengan cara menutup gerbang Kantor Pemkot Tangerang. Kini massa yang mulai beringas berupaya untuk menerobos pintu gerbang dengan cara menggoyangnya. Puluhan aparat kepolisian pun akhirnya datang untuk mengendalikan situasi keamanan.
Koordinator aksi Koswara dalam orasinya menegaskan penolakan para buruh terhadap SKB empat menteri. Pemangkasan persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi 2009 hingga di bawah persentase pertumbuhan ekonomi nasional jelas tidak berpihak kepada kaum buruh serta membuat daya beli mayarakat menurun.
"SKB hanya untuk menyelamatkan para pemilik modal. Karena itu Pemkot Tangerang harus menolak pemberlakuan SKB empat menteri," teriaknya.
Untuk memastikan aspirasinya ditanggapi serius, massa mendesak untuk bertemu dengan Walikota Tangerang Wahidin Halim secara langsung dan mengancam akan terus bertahan di Kantor Pemkot Tangerang hingga tuntutannya dipenuhi.
(ful)
Lihat Video nya :
http://www.liputan6.com/video/?program=news&id=168458&m_id=764250&page=3
http://www.liputan6.com/video/?program=news&id=168441&m_id=764177&page=4
http://www.metrotvnews.com/new/berita.asp?id=71036
|